Sektor pariwisata Indo- nesia terus berkem- bang dari tahun ke tahun. Dari data World Travel & Tourism Council (WTTC) pada 2018, sektor pariwisata yang meliputi wisatawan dan perjalanan di Indonesia menyumbang Rp 770 triliun atau sebesar 6,2 persen pada produk domestik bruto Indonesia. Presiden Joko Widodo juga berharap sektor ini terus berkembang dengan menetapkan target 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019. Selain peluang di dalam negeri, peluang sektor pariwisata terbuka luas di luar negeri. “Tenaga kerja profesional pariwisata punya kesempatan bekerja di luar Indonesia,” kata Ketua Lembaga Profesional Pariwisata Indonesia I Gusti Putu Laksaguna di Jakarta, kemarin. Pada 2002, telah disepakati perjanjian ASEAN Tourism Agreement. Salah satunya, disepakati adanya keleluasaan dan kesempatan bagi tenaga kerja sektor pariwisata untuk bekerja di 10 negara ASEAN, jika memang dibutuhkan oleh negara itu. Putu menjelaskan, perjanjian ini merupakan peluang bagi tenaga kerja pariwisata Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Hanya, itu bisa terjadi dengan catatan adanya sertifikat profesi dengan referensi kurikulum yang berlaku di ASEAN. Standar kompetensi itu termanifestasi dalam sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Dari data di Badan Nasional Sertifikasi Profesi, belum semua pekerja di sektor pariwisata sudah tersertifikasi.
Sertifikasi tenaga kerja sektor pariwisata penting karena menjadi bukti tenaga kerja tersebut sudah memiliki standar kompetensi. Perlu diketahui, uji kompetensi tenaga kerja sektor pariwisata sudah mengikuti standar kompetensi yang termaktub dalam mutual recognition arrangement (MRA) yang disepakati anggota ASEAN sejak 2012. Menurut Putu, standar kompetensi tenaga kerja pariwisata di ASEAN tak berbeda dengan standar kompetensi sektor pariwisata di Indonesia, sehingga seharusnya di atas kertas Indonesia bisa memenangi persaingan ini di level ASEAN. Namun, ia mengungkapkan, peringkat tenaga kerja pariwisata Indonesia berada di posisi nomor 4, setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Menurut Putu, kelemahan tenaga kerja pariwisata Indonesia terletak pada kemampuan berbahasa Inggris yang masih kurang dibanding tenaga kerja dari negara-negara itu. Namun secara global ia merasa tenaga kerja pariwisata Indonesia tidak kalah. “Kalau lihat di Timur Tengah, tenaga kerja Indonesia banyak.” Putu menuturkan, tenaga kerja yang bersertifikat juga akan didahulukan dalam penyaluran tenaga kerja. Ia mencontohkan, jika ada hotel baru dibangun di Indonesia yang dimiliki pihak asing dan membutuhkan tenaga pelayan, saat itu tenaga pelayan yang bersertifikat bisa segera ditawarkan kepada manajemen hotel, terlebih standar kompetensi yang dimiliki berstandar ASEAN. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Sumarna Abdurahman, mengatakan hanya 28 ribu tenaga kerja sektor pariwisata yang sudah bersertifikat dari 230 ribu tenaga kerja di sektor itu per Juni 2018. Tenaga kerja pariwisata terbagi ke dalam sejumlah sektor, seperti perhotelan dan restoran serta biro perjalanan. Angka 28 ribu itu terhitung sedikit di tengah kewajiban minimal hotel bintang empat dan lima di Indonesia yang mesti mengeluarkan sertifikat untuk 20 persen karyawannya. Sumarna mengatakan, dari sisi materi, standarnya sudah ada. Hanya, bagaimana menuangkan materi itu ke dalam pendidikan formal yang belum berjalan. Kurikulum pendidikan pariwisata yang ada, kata Sumarna, masih lemah dalam mengarahkan peserta didik memiliki kompetensi itu. Ia juga memandang sarana praktik yang memadai belum dimiliki semua lembaga pendidikan formal.
“Berapa banyak SMK punya fasilitas (ala) hotel? Ada tapi sederhana, praktiknya tak bisa dipenuhi semua.” Hal ini, kata Sumarna, ditambah dengan minimnya pengawasan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, terhadap setiap hotel bintang empat dan lima agar mengikuti aturan yang ada. Akibatnya, banyak hotel yang belum memenuhi persyaratan itu. Sumarna mengapresiasi kehadiran lembaga pendidikan non-formal, seperti Hotelier.co.id yang berevolusi menjadi Ajar. Ia merasa kehadiran lembaga seperti ini bisa menjadi alternatif yang dapat dipakai masyarakat dalam menguasai kompetensi yang dibutuhkan di salah satu sektor pariwisata, yaitu perhotelan, melalui metode e-learning.
“Skema ASEAN akan masuk jadi model pembelajaran.” Hotelier.co.id, yang kini menjadi Ajar, merupakan laman web yang berdiri pada 2016. Mereka memiliki konten pembelajaran bagi orang yang bekerja di sektor perhotelan. Mereka juga kerap melakukan pelatihan dengan target pelajar, mahasiswa, atau profesional. Pada kuartal I 2019, mereka berniat merilis konten berbasis MRA dan best practice di luar negeri. Konten ini akan menjadi konten berbayar. Pendiri dan Ketua Ajar, Ikin Solikin, mengatakan pihaknya ingin berpartisipasi menghadapi bonus demografi pada 2030 dengan menyiapkan anak muda memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar. “Kami ingin berpartisipasi menyiapkan kurikulum yang tinggi standarnya,” katanya di Jakarta, kemarin.
